Change Font Size

Change Screens

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel
Monday, 13 August 2012 23:13

PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN

Written by 
Rate this item
(2 votes)


PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN

DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN

Warnoto

Dewan Pendidikan dan Kepala SMK Ahmad Yani Kota Probolinggo

(Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan Sistim dan Mekanisme Pelibatan Masyarakat dalam Pemantauan dan Evaluasi, Probolinggo, 3-4 Agustus 2012)

Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu dengan suatu sistim yang dikelompokkan menjadi dua sistim yakni sistim mekanik dan sistim organik. Paradigma pendidikan lama memandang bahwa pendidikan berlangsung mengikuti sistim mekanik, yang melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan input-proses-output dan terdapat hubungan kausal, bersifat langsung dan linier. Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi untuk mempengaruhi output dapat didesain dengan memanipulasi input. Sebagaimana diketahui input dalam proses pendidikan mencakup peserta didik, guru, kurikulum, materi pembelajaran, proses pembelajaran, sarana prasarana, pengelolaan dan kondisi lingkungan. Artinya, upaya untuk meningkatkan mutu output dapat dilakukan dengan menambah atau meningkatkan kualitas input.

Paradigma baru sistim pendidikan lebih ke organik yang melihat sistim pendidikan bukan dalam rangkaian input-proses-output yang bersifat mekanis dan linier saja. Melainkan juga melihat dampak input terhadap output yang tergantung pada bagaimana interaksi proses berbagai input tersebut berlangsung. Perubahan ini telah membuat pendidikan dasar dan menengah tidak hanya menekankan pada hasil akhir atau produk, tetapi proses; tidak berorientasi pada hasil keluaran, tetapi berorientasi pada proses dan konteks penghasilan keluaran. Implikasinya semua kegiatan dalam sendi-sendi pendidikan harus bermuara pada apa yang ideal untuk proses pembelajaran dan tidak boleh terlena perhatian kita pada pemenuhan dan peningkatan input saja, sementara proses terabaikan. Proses pembelajaran perlu menempatkan peserta didik sebagai subyek belajar (student centered), dan pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila peserta didik sejahtera (menyenagkan dan menggairahkan).

Masyarakat dan praktisi pendidikan kebanyakan masih menggunakan pendekatan sistim mekanik, sehingga masih input yang jadi bidang garap perhatiannya dan biaya serta sarana prasarana yang jadi bahasannya. Kalau berbicara tentang sarana prasarana pasti tidak bisa lepas dengan pendanaan. Hal ini yang selalu jadi topik pembicaraan dan yang dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat sehingga komite sekolah dan dewan pendidikan ikut larut di dalamnya, proses dan konteks penghasilan keluaran terabaikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Peserta didik akan belajar secara optimal jika sekolah mampu menyediakan pengalaman belajar. Proses Pembelajaran akan terjadi dengan baik bila dijadikan tujuan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dana Dari Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kita perlu melihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi rendahnya mutu pendidikan di lndonesia. Dengan masukan ilmiah para ahli itu, pemerintah tak berdiam diri sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai.

Masukan ilmiah yang disampaikan para ahli dari negara-negara yang berhasil menerapkannya, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru dan Singapura selalu memunculkan konsep yang tidak selalu bisa diadopsi dan diadaptasi. Karena berbagai macam latar yang berbeda. Situasi, kondisi, latar budaya dan pola pikir bangsa kita, tentunya tidak sehomogen seperti negara-negara yang diteladani. Malahan, konsep yang di impor itu terkesan dijadikan sebagai “proyek” yang bertendensi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya, proyek bukan sebagai alat melainkan sebagai tujuan.

Beberapa penerapan pola peningkatan mutu di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih belum signifikan pada perbaikan mutu. Di antaranya adalah usaha peningkatan mutu dengan proyek tunjangan pendidik dari sertifikasi guru dengan harapan kinerjanya meningkat; perubahan kurikulum dan proyek peningkatan lain; Proyek Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Proyek Perpustakaan, Proyek Bantuan Meningkatkan Manajemen Mutu (BOMM) sekarang ganti istilah R-BOS, Proyek Bantuan lmbal Swadaya (BIS), Proyek Pengadaan Buku Paket, Proyek Peningkatan Mutu Guru, Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Dengan memperhatikan sejumlah proyek itu, dapatlah kita simpulkan bahwa pemerintah telah banyak menghabiskan anggaran dana untuk membiayai proyek itu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam pelaksanaan teknis terkait dengan adanya tambahan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sebaiknya harus lebih jeli, sehingga ada kepastian bahwa besarnya tambahan biaya yang harus ditanggung siswa/orangtua murid benar-benar diorientasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang akan dirasakan oleh siswa, bukan orientasi yang lain.

Hal tersebut penting mengingat plafon anggaran yang diperuntukkan untuk masing-masing siswa meliputi:

a. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah, (Wajardiknas 9 tahun)

b. Anggaran Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Daerah Propinsi, (Wajardiknas 9 tahun)

c. Anggaran Pengembangan Sekolah dari Pemerintah Daerah Kabupaten, (Wajardiknas 9 tahun)

d. Bantuan Operasional Managemen Mutu (BOMM), yang sekarang menjelma menjadi R-BOS untuk sekolah menengah.

e. Bantuan Khusus Murid (BKM).

f. Sukses Ujian Akhir Nasional (UAN).

Kita berharap sekolah dapat menggunakan dana sepenuhnya untuk peningkatan mutu pendidikan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran penggunaannya, jangan ada praktik korupsi. Korupsi itu berhubungan dengan dana yang berasal dari pemerintah dan dana yang langsung ditarik dari masyarakat. Jika selama ini anggaran pendidikan yang terbatas dikeluhkan, ternyata dana yang terbatas itupun tak luput dari korupsi. Hal ini tidak terlepas dari kekaburan sistem anggaran sekolah. Kekaburan dalam sistem anggaran (RAPBS/RKAS) itu memungkinkan kepala sekolah mempraktikkan Pembiayaan Sistem Ganda (PSG). Misalnya dana operasional pembelian barang yang telah dianggarkan dari dana pemerintah dibebankan lagi kepada masyarakat.

Untuk itu, tambahan dana dari orangtua murid/siswa baik dalam bentuk pungutan ataupun dengan dalih sumbangan masyarakat yang dikelola sekolah memang diluar kemampuan plafon anggaran yang diterima sekolah. Payung hukum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah saat ini memang sudah kuat, yang kurang kuat adalah pelaksanaannya. Semua itu amat tergantung dari komitmen kita bersama untuk melaksanakan payung hukum tersebut, terutama siapa saja yang telah memperoleh mandat untuk menjadi pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Kita berharap, mudah-mudahan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di masa depan dapat berkembang sebagaimana yang kita harapkan bersama, yakni berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (PP 17 th 2010 pasal 192 ayat 2).

Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan wahana pemberdayaan masyarakat, selaras dengan konsepsi partisipasi berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah.
Landasan hukum lembaga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah:

1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

3. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam PP Nomor 17 tahun 2010 menyebutkan bahwa Dewan Pendidikan Nasional di tetapkan oleh Mendiknas, Dewan Pendidikan Provinsi oleh Gubernur, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota oleh Bupati/walikota, dan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah. Jumlah pengurusnya, yaitu 15 orang untuk Dewan Pendidikan Nasional, 13 orang untuk Dewan Pendidikan Provinsi, 11 orang untuk Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota,dan untuk Komite Sekolah 15 orang. Masa bakti untuk Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sementara untuk komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali utuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Perbedaan PP ini dengan buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah perubahan tentang peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  Jika dalam buku Panduan Umum Dewan Pendidikan disebut dengan 4 (empat) peran, yaitu: (1) advisory agency, (2) supporting agency, (3)controlling agency, dan (4) mediator, maka dalam PP ini tidak lagi disebut adanya peran tersebut. Yang disebut dalam PP adalah tentang fungsi dan tugas, dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 192 ayat 2: Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 192 ayat 4: Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Anggaran Dewan Pendidikan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010,dirumuskan dengan menggunakan rumusan karet dalam Pasal 192 (13) sebagai berikut: Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah;

c. masyarakat;

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

Tujuan Dibentuknya Dewan Pendidikan

Tujuan utamanya adalah ikut membantu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan Dewan Pendidikan  bertujuan yaitu:

a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota;

b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah P3M (Pertimbangan, Pendukung, Pengontrol, Mediator) dengan perincian sebagai berikut:

a) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan (Advisory).

b) Pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan (Supporting).

c) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (Controlling).

d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat (Mediator).

Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan  memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan itu juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Di samping itu, fungsi Dewan Pendidikan  adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD dan kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan dalam mewujudkan 8 Standar Nasional Pendidikan. Dewan Pendidikan  juga berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Tetapi yang perlu diingat bahwa peran dewan pendidikan maupun komite sekolah bukan hanya terbatas pada mobilisasi sumbangan, tetapi berperan serta pada hal-hal yang lebih substansial untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan pendidikan.

Dewan pendidikan termasuk komite sekolah merupakan lembaga independen yang berfungsi strategis – bukan operasional – dalam proses pelaksanaan pendidikan. Lembaga pendidikan dan pemerintah harus bermitra dan bekerjasama dengan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pelaksanaan pendidikan termasuk pengelolaan pendidikan.

Sebagai fokus perhatian pemantauan dan evaluasi dewan pendidikan maupun komite sekolah dapat dimulai dari gambar berikut ini.

Perhatian utama stakeholder dalam cara memandang, memperlakukan dan mengkonsepsikan bangunan pendidikan harus dengan perspektif input-process-contex-output bukan input-process-output. Dengan gambar di atas pokok sentral ada pada proses pembelajaran, yang lainnya harus mengarah dan diarahkan pada inti persekolahan yaitu proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya input yang lain: isi kurikulum, pendidik dan tendik, saranaprasarana, biaya, pengelolaan dan penilaian sebagai faktor penting yang berinteraksi dengan pembelajaran.

Dewan Pendidikan sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency)

Bagian yang terpenting dalam manajemen adalah controlling. Peran Dewan Pendidikan  sebagai badan pengontrol tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan DPRD Komisi Bidang Pendidikan. Berkaitan dengan pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana peran pengontrol yang dilakukan Dewan Pendidikan  berjalan dengan optimal terhadap pelaksanaan pendidikan. Beberapa fungsi yang dapat dilakukan Dewan Pendidikan  dalam hubungannya dengan perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan antara lain: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Dewan Pendidikan juga dapat melakukan fungsi kontrol terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan.

Fungsi Dewan Pendidikan dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada Dinas Pendidikan, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan Dinas Pendidikan. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

Penuntasan program wajib belajar 9 tahun akan menjadi komitmen bagi seluruh daerah. Karena itu, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan tentu telah membuat berbagai kebijakan dan program dalam mencapai program tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi anak umur 6-15 tahun. Berbagai upaya pemerataan dan perluasan tersebut tentu bukan tanpa halangan, sebab persoalan seperti meningkatnya angka mengulang dan bertahan akan menjadi hal yang serius yang butuh penanganannya, yang akan berakibat pada keluaran pendidikan.

Dewan Pendidikan sebagai badan kontrol dalam hal ini adalah melakukan penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan, transisi pendidikan di daerah. Hal ini penting sebab penilaian ini akan mampu menjadi evaluasi bagi keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Hasil penilaian sendiri merupakan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

Program penuntasan wajib belajar 9 tahun juga tidak mengesampingkan mutu pendidikan. Sementara ini yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah nilai pada ujian akhir. Dalam kaitannya dengan ini, Dewan Pendidikan memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil ujian akhir.

Fungsi kontrol Dewan Pendidikan ini dilakukan melalui bentuk koordinasi dengan Komite Sekolah, karena penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Komite Sekolah tersebut akan menjadi masukan bagi Dewan Pendidikan memetakan persoalan dalam pemerataan dan mutu keluaran pendidikan.

Yang tak kalah pentingnya dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah bagaimana dampak (outcomes) pendidikan, yang tercermin dalam hubungannya dengan keberhasilan keluaran pendidikan antara lain terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan angka tenaga kerja, dan situasi dan kondisi yang sosial budaya yang kondusif. Dampak pendidikan biasanya muncul setelah keluaran pendidikan (output) terjadi beberapa lama. Dalam pengembangan kinerja ini perlu diperhatikan sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan penilaian terhadap dampak pendidikan.

Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai badan pengontrol dapat diamati pada Tabel berikut ini.

Tabel :  Indikator  Kinerja Dewan Pendidikan dalam Perannya Sebagai Badan Pengontrol

 

PERAN DEWAN PENDIDIKAN

FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA

Badan Pengontrol (Controlling Agency)

1. Mengontrol perencanaan pendidikan

a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di lingkungan dinas pendidikan

b. Mengontrol kualitas kebijakan  di lingkungan dinas pendidikan

c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan  di lingkungan dinas pendidikan

d. Mengontrol kualitas perencanaan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan

e. Mengontrol kualitas program pendidikan

2. Mengontrol pelaksanaan program

a. Mengontrol organisasi pelaksana pendidikan

b. Mengontrol  penjadwalan program

c. Mengontrol alokasi dana pelaksanaan  program

d. Mengontrol sumber-sumber daya pelaksanaan program

e. Mengontrol partisipasi sekolah dan masyarakat terhadap program.

3. Memantau out put (keluaran) pendidikan

a. Memantau angka partisipasi pendidikan

b. Memantau angka mengulang

c. Memantau angka bertahan

d. Memantau angka transisi

e. Memantau hasil UAN.

4. Memantau out comes (dampak) pendidikan

a. Memantau pertumbuhan ekonomi daerah

b. Memantau ketenagakerjaan di daerah

c. Memantau kondisi sosial budaya daerah.

 

 

Gambar. Pola Hubungan Kerja Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan di Kab/Kota.

Penutup

Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang yang melaksanakan investasi sosial yang hasilnya tidak bisa dilihat seketika. Karena itu, lembaga pendidikan perlu dikelola oleh orang-orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi pada pendidikan. Selain itu perlu dilaksanakan oleh orang-orang yang memilki panggilan hidup dan makna hidup yang tinggi di dunia pendidikan. Kualitas pendidikan bagus bila pengelolaan dan kepemimpinan di sekolah fokus pada proses pembelajaran peserta didik, sebab pembelajaran adalah ruh dari pendidikan persekolahan, pada jenjang atau level manapun. Dewan Pendidikan sebagai wadah peran serta masyarakat sekaligus sebagai pengawas keterlibatan masyarakat dalam pendidikan perlu didukung dan dilengkapi dengan instrumen kewenangannya. Perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan antara lain: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Dewan Pendidikan juga dapat melakukan fungsi kontrol terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan. Di tingkat sekolah komite dapat sebagai pengawas dengan membandingkan dan mengarahkan kegiatan persekolahan mencapai Standar Nasional Pendidikan yang ada dan mendorong agar melebihi SNP.

Rujukan:

Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sagala Syaiful.2004. Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Pemenangan Mutu, Jakarta: PT Nimas Multima

 

 

 

 

Last modified on Friday, 31 May 2013 10:40
Login to post comments
You are here