Change Font Size

Change Screens

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel
warnoto, M.Pd

warnoto, M.Pd

 

Sunday, 31 March 2013 18:39

Biodata Warnoto, M.Pd

WARNOTO, M.Pd (KS SMK AHMAD YANI PROBOLINGGO)

CURRICULUM VITAE

1. Nama : WARNOTO, M.Pd

2. Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 17 Nopember 1968

3. Pendidikan & Pelatihan :

a. S1 FPTK IKIP Malang PendidikanTeknik Mesin 1993

b. S2 FPS UM Malang Manajemen Pendidikan, Konsentrasi Kepemimpinan Sekolah th 2009

c. S2 Sandwich Faculty of Educational Studies UPM Malaysia.School Leadership 2008

d. Kursus Pengurusan & Kepemimpinan Kepala Sekolah di IAB (Institut Aminudin Baki) Malaysia 2008

e. Sertifikat Pelatih untuk Diklat Calon Kepala Sekolah dari PMPTK dan LAN Jakarta. 2009

f. Sertifikat Pelatih Program Penguatan Kepala Sekolah Pusbang Tendik, BP SDMP dan PMP Jakarta th 2011

g. Sertifikat Pelatih untuk Diklat Calon Kepala Sekolah dari LPMP Jawa Timur 2011

h. Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi. Lawang Malang. LPMP Jatim. 2009

i. Kursus Bahasa Inggris. PDETC UM Malang. PPS UM Malang. 2008

j. Diklat “Peningkatan Kompetensi Servis Dasar Mobil. P3GT/VEDC Malang. 2001

k. Diklat Otomotif (Sistim Pengapian Elektronik dan Injeksi Bensin) VEDC Malang 2006

l. Diklat Kompetensi Kejuruan Tune-Up VEDC Malang 2004

4. PEKERJAAN:

a. Kepala SMK Ahmad Yani Probolinggo. 2007 sd sekarang

b. Instruktur Disnaker dan PPKT. 2006 sd 2009..

c. Ketua PPKT (Pusat Pelatihan Kejuruan Terpadu) Ahmad Yani. 2003 – 2007

d. Ketua Unit Produksi dan Jasa. SMK AhmadYani Probolinggo. 1999-2007

e. Guru SMK Ahmad Yani Probolinggo mulai 1 Maret 1994.

5. ORGANISASI:

a. Dewan Pendidikan Kota Probolinggo, Ketua Bidang SMA, MA & SMK. 2012 sd 2017

b. Anggota Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Kota Probolinggo, 2010-2015

c. Ketua MKKS SMK Swasta Kota Probolinggo. 2010-2013

d. Bendahara MKKS SMK N/S Kota Probolinggo 2011-2013

e. Ketua Ranting PGRI SMK Ahmad Yani. 2010 s.d 2015

6. PENELITIAN:

a. Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah, Keefektifan Komunikasi, dan Budaya Sekolah terhadap Kinerja Guru pada SMK di Kota Probolinggo. 2009

b. Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Kemampuan Guru dalam Menyusun RPP di SMK Ahmad Yani Kota Probolinggo Melalui Kegiatan Workshop (PTS). 2011

c. Penerapan Pembelajaran Teman Sebaya pada Pembelajaran Praktik Tune-Up kelas 3MO1 SMK Ahmad Yani Probolinggo (PTK). 2007

7. PENGHARGAAN:

a. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono tahun 2012

b. Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat SMA/MA/SMK Negeri/Swasta dari Walikota Probolinggo tahun 2009

c. Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat SMA/MA/SMK Negeri/Swasta dari Walikota Probolinggo tahun 2011.

d. Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat SMK Negeri/Swasta dari Walikota Probolinggo tahun 2012

8. Telp. Kantor : (0335) 423035

9. E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

HP : 085230111225

 


PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN

DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN

Warnoto

Dewan Pendidikan dan Kepala SMK Ahmad Yani Kota Probolinggo

(Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan Sistim dan Mekanisme Pelibatan Masyarakat dalam Pemantauan dan Evaluasi, Probolinggo, 3-4 Agustus 2012)

Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu dengan suatu sistim yang dikelompokkan menjadi dua sistim yakni sistim mekanik dan sistim organik. Paradigma pendidikan lama memandang bahwa pendidikan berlangsung mengikuti sistim mekanik, yang melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan input-proses-output dan terdapat hubungan kausal, bersifat langsung dan linier. Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi untuk mempengaruhi output dapat didesain dengan memanipulasi input. Sebagaimana diketahui input dalam proses pendidikan mencakup peserta didik, guru, kurikulum, materi pembelajaran, proses pembelajaran, sarana prasarana, pengelolaan dan kondisi lingkungan. Artinya, upaya untuk meningkatkan mutu output dapat dilakukan dengan menambah atau meningkatkan kualitas input.

Paradigma baru sistim pendidikan lebih ke organik yang melihat sistim pendidikan bukan dalam rangkaian input-proses-output yang bersifat mekanis dan linier saja. Melainkan juga melihat dampak input terhadap output yang tergantung pada bagaimana interaksi proses berbagai input tersebut berlangsung. Perubahan ini telah membuat pendidikan dasar dan menengah tidak hanya menekankan pada hasil akhir atau produk, tetapi proses; tidak berorientasi pada hasil keluaran, tetapi berorientasi pada proses dan konteks penghasilan keluaran. Implikasinya semua kegiatan dalam sendi-sendi pendidikan harus bermuara pada apa yang ideal untuk proses pembelajaran dan tidak boleh terlena perhatian kita pada pemenuhan dan peningkatan input saja, sementara proses terabaikan. Proses pembelajaran perlu menempatkan peserta didik sebagai subyek belajar (student centered), dan pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila peserta didik sejahtera (menyenagkan dan menggairahkan).

Masyarakat dan praktisi pendidikan kebanyakan masih menggunakan pendekatan sistim mekanik, sehingga masih input yang jadi bidang garap perhatiannya dan biaya serta sarana prasarana yang jadi bahasannya. Kalau berbicara tentang sarana prasarana pasti tidak bisa lepas dengan pendanaan. Hal ini yang selalu jadi topik pembicaraan dan yang dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat sehingga komite sekolah dan dewan pendidikan ikut larut di dalamnya, proses dan konteks penghasilan keluaran terabaikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Peserta didik akan belajar secara optimal jika sekolah mampu menyediakan pengalaman belajar. Proses Pembelajaran akan terjadi dengan baik bila dijadikan tujuan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dana Dari Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kita perlu melihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi rendahnya mutu pendidikan di lndonesia. Dengan masukan ilmiah para ahli itu, pemerintah tak berdiam diri sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai.

Masukan ilmiah yang disampaikan para ahli dari negara-negara yang berhasil menerapkannya, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru dan Singapura selalu memunculkan konsep yang tidak selalu bisa diadopsi dan diadaptasi. Karena berbagai macam latar yang berbeda. Situasi, kondisi, latar budaya dan pola pikir bangsa kita, tentunya tidak sehomogen seperti negara-negara yang diteladani. Malahan, konsep yang di impor itu terkesan dijadikan sebagai “proyek” yang bertendensi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya, proyek bukan sebagai alat melainkan sebagai tujuan.

Beberapa penerapan pola peningkatan mutu di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih belum signifikan pada perbaikan mutu. Di antaranya adalah usaha peningkatan mutu dengan proyek tunjangan pendidik dari sertifikasi guru dengan harapan kinerjanya meningkat; perubahan kurikulum dan proyek peningkatan lain; Proyek Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Proyek Perpustakaan, Proyek Bantuan Meningkatkan Manajemen Mutu (BOMM) sekarang ganti istilah R-BOS, Proyek Bantuan lmbal Swadaya (BIS), Proyek Pengadaan Buku Paket, Proyek Peningkatan Mutu Guru, Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Dengan memperhatikan sejumlah proyek itu, dapatlah kita simpulkan bahwa pemerintah telah banyak menghabiskan anggaran dana untuk membiayai proyek itu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam pelaksanaan teknis terkait dengan adanya tambahan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sebaiknya harus lebih jeli, sehingga ada kepastian bahwa besarnya tambahan biaya yang harus ditanggung siswa/orangtua murid benar-benar diorientasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang akan dirasakan oleh siswa, bukan orientasi yang lain.

Hal tersebut penting mengingat plafon anggaran yang diperuntukkan untuk masing-masing siswa meliputi:

a. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah, (Wajardiknas 9 tahun)

b. Anggaran Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Daerah Propinsi, (Wajardiknas 9 tahun)

c. Anggaran Pengembangan Sekolah dari Pemerintah Daerah Kabupaten, (Wajardiknas 9 tahun)

d. Bantuan Operasional Managemen Mutu (BOMM), yang sekarang menjelma menjadi R-BOS untuk sekolah menengah.

e. Bantuan Khusus Murid (BKM).

f. Sukses Ujian Akhir Nasional (UAN).

Kita berharap sekolah dapat menggunakan dana sepenuhnya untuk peningkatan mutu pendidikan dan menjunjung nilai-nilai kejujuran penggunaannya, jangan ada praktik korupsi. Korupsi itu berhubungan dengan dana yang berasal dari pemerintah dan dana yang langsung ditarik dari masyarakat. Jika selama ini anggaran pendidikan yang terbatas dikeluhkan, ternyata dana yang terbatas itupun tak luput dari korupsi. Hal ini tidak terlepas dari kekaburan sistem anggaran sekolah. Kekaburan dalam sistem anggaran (RAPBS/RKAS) itu memungkinkan kepala sekolah mempraktikkan Pembiayaan Sistem Ganda (PSG). Misalnya dana operasional pembelian barang yang telah dianggarkan dari dana pemerintah dibebankan lagi kepada masyarakat.

Untuk itu, tambahan dana dari orangtua murid/siswa baik dalam bentuk pungutan ataupun dengan dalih sumbangan masyarakat yang dikelola sekolah memang diluar kemampuan plafon anggaran yang diterima sekolah. Payung hukum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah saat ini memang sudah kuat, yang kurang kuat adalah pelaksanaannya. Semua itu amat tergantung dari komitmen kita bersama untuk melaksanakan payung hukum tersebut, terutama siapa saja yang telah memperoleh mandat untuk menjadi pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Kita berharap, mudah-mudahan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di masa depan dapat berkembang sebagaimana yang kita harapkan bersama, yakni berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (PP 17 th 2010 pasal 192 ayat 2).

Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan wahana pemberdayaan masyarakat, selaras dengan konsepsi partisipasi berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah.
Landasan hukum lembaga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah:

1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

3. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam PP Nomor 17 tahun 2010 menyebutkan bahwa Dewan Pendidikan Nasional di tetapkan oleh Mendiknas, Dewan Pendidikan Provinsi oleh Gubernur, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota oleh Bupati/walikota, dan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah. Jumlah pengurusnya, yaitu 15 orang untuk Dewan Pendidikan Nasional, 13 orang untuk Dewan Pendidikan Provinsi, 11 orang untuk Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota,dan untuk Komite Sekolah 15 orang. Masa bakti untuk Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sementara untuk komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali utuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Perbedaan PP ini dengan buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah perubahan tentang peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  Jika dalam buku Panduan Umum Dewan Pendidikan disebut dengan 4 (empat) peran, yaitu: (1) advisory agency, (2) supporting agency, (3)controlling agency, dan (4) mediator, maka dalam PP ini tidak lagi disebut adanya peran tersebut. Yang disebut dalam PP adalah tentang fungsi dan tugas, dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 192 ayat 2: Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 192 ayat 4: Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Anggaran Dewan Pendidikan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010,dirumuskan dengan menggunakan rumusan karet dalam Pasal 192 (13) sebagai berikut: Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah;

c. masyarakat;

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

Tujuan Dibentuknya Dewan Pendidikan

Tujuan utamanya adalah ikut membantu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pembentukan Dewan Pendidikan  bertujuan yaitu:

a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota;

b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah P3M (Pertimbangan, Pendukung, Pengontrol, Mediator) dengan perincian sebagai berikut:

a) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan (Advisory).

b) Pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan (Supporting).

c) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (Controlling).

d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat (Mediator).

Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan  memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan itu juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Di samping itu, fungsi Dewan Pendidikan  adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD dan kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan dalam mewujudkan 8 Standar Nasional Pendidikan. Dewan Pendidikan  juga berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Tetapi yang perlu diingat bahwa peran dewan pendidikan maupun komite sekolah bukan hanya terbatas pada mobilisasi sumbangan, tetapi berperan serta pada hal-hal yang lebih substansial untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan pendidikan.

Dewan pendidikan termasuk komite sekolah merupakan lembaga independen yang berfungsi strategis – bukan operasional – dalam proses pelaksanaan pendidikan. Lembaga pendidikan dan pemerintah harus bermitra dan bekerjasama dengan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pelaksanaan pendidikan termasuk pengelolaan pendidikan.

Sebagai fokus perhatian pemantauan dan evaluasi dewan pendidikan maupun komite sekolah dapat dimulai dari gambar berikut ini.

Perhatian utama stakeholder dalam cara memandang, memperlakukan dan mengkonsepsikan bangunan pendidikan harus dengan perspektif input-process-contex-output bukan input-process-output. Dengan gambar di atas pokok sentral ada pada proses pembelajaran, yang lainnya harus mengarah dan diarahkan pada inti persekolahan yaitu proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya input yang lain: isi kurikulum, pendidik dan tendik, saranaprasarana, biaya, pengelolaan dan penilaian sebagai faktor penting yang berinteraksi dengan pembelajaran.

Dewan Pendidikan sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency)

Bagian yang terpenting dalam manajemen adalah controlling. Peran Dewan Pendidikan  sebagai badan pengontrol tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan DPRD Komisi Bidang Pendidikan. Berkaitan dengan pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana peran pengontrol yang dilakukan Dewan Pendidikan  berjalan dengan optimal terhadap pelaksanaan pendidikan. Beberapa fungsi yang dapat dilakukan Dewan Pendidikan  dalam hubungannya dengan perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan antara lain: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Dewan Pendidikan juga dapat melakukan fungsi kontrol terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan.

Fungsi Dewan Pendidikan dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada Dinas Pendidikan, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan Dinas Pendidikan. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

Penuntasan program wajib belajar 9 tahun akan menjadi komitmen bagi seluruh daerah. Karena itu, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan tentu telah membuat berbagai kebijakan dan program dalam mencapai program tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi anak umur 6-15 tahun. Berbagai upaya pemerataan dan perluasan tersebut tentu bukan tanpa halangan, sebab persoalan seperti meningkatnya angka mengulang dan bertahan akan menjadi hal yang serius yang butuh penanganannya, yang akan berakibat pada keluaran pendidikan.

Dewan Pendidikan sebagai badan kontrol dalam hal ini adalah melakukan penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan, transisi pendidikan di daerah. Hal ini penting sebab penilaian ini akan mampu menjadi evaluasi bagi keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Hasil penilaian sendiri merupakan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

Program penuntasan wajib belajar 9 tahun juga tidak mengesampingkan mutu pendidikan. Sementara ini yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah nilai pada ujian akhir. Dalam kaitannya dengan ini, Dewan Pendidikan memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil ujian akhir.

Fungsi kontrol Dewan Pendidikan ini dilakukan melalui bentuk koordinasi dengan Komite Sekolah, karena penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Komite Sekolah tersebut akan menjadi masukan bagi Dewan Pendidikan memetakan persoalan dalam pemerataan dan mutu keluaran pendidikan.

Yang tak kalah pentingnya dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah bagaimana dampak (outcomes) pendidikan, yang tercermin dalam hubungannya dengan keberhasilan keluaran pendidikan antara lain terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan angka tenaga kerja, dan situasi dan kondisi yang sosial budaya yang kondusif. Dampak pendidikan biasanya muncul setelah keluaran pendidikan (output) terjadi beberapa lama. Dalam pengembangan kinerja ini perlu diperhatikan sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan penilaian terhadap dampak pendidikan.

Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai badan pengontrol dapat diamati pada Tabel berikut ini.

Tabel :  Indikator  Kinerja Dewan Pendidikan dalam Perannya Sebagai Badan Pengontrol

 

PERAN DEWAN PENDIDIKAN

FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA

Badan Pengontrol (Controlling Agency)

1. Mengontrol perencanaan pendidikan

a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di lingkungan dinas pendidikan

b. Mengontrol kualitas kebijakan  di lingkungan dinas pendidikan

c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan  di lingkungan dinas pendidikan

d. Mengontrol kualitas perencanaan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan

e. Mengontrol kualitas program pendidikan

2. Mengontrol pelaksanaan program

a. Mengontrol organisasi pelaksana pendidikan

b. Mengontrol  penjadwalan program

c. Mengontrol alokasi dana pelaksanaan  program

d. Mengontrol sumber-sumber daya pelaksanaan program

e. Mengontrol partisipasi sekolah dan masyarakat terhadap program.

3. Memantau out put (keluaran) pendidikan

a. Memantau angka partisipasi pendidikan

b. Memantau angka mengulang

c. Memantau angka bertahan

d. Memantau angka transisi

e. Memantau hasil UAN.

4. Memantau out comes (dampak) pendidikan

a. Memantau pertumbuhan ekonomi daerah

b. Memantau ketenagakerjaan di daerah

c. Memantau kondisi sosial budaya daerah.

 

 

Gambar. Pola Hubungan Kerja Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan di Kab/Kota.

Penutup

Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang yang melaksanakan investasi sosial yang hasilnya tidak bisa dilihat seketika. Karena itu, lembaga pendidikan perlu dikelola oleh orang-orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi pada pendidikan. Selain itu perlu dilaksanakan oleh orang-orang yang memilki panggilan hidup dan makna hidup yang tinggi di dunia pendidikan. Kualitas pendidikan bagus bila pengelolaan dan kepemimpinan di sekolah fokus pada proses pembelajaran peserta didik, sebab pembelajaran adalah ruh dari pendidikan persekolahan, pada jenjang atau level manapun. Dewan Pendidikan sebagai wadah peran serta masyarakat sekaligus sebagai pengawas keterlibatan masyarakat dalam pendidikan perlu didukung dan dilengkapi dengan instrumen kewenangannya. Perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan antara lain: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Dewan Pendidikan juga dapat melakukan fungsi kontrol terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan. Di tingkat sekolah komite dapat sebagai pengawas dengan membandingkan dan mengarahkan kegiatan persekolahan mencapai Standar Nasional Pendidikan yang ada dan mendorong agar melebihi SNP.

Rujukan:

Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sagala Syaiful.2004. Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Pemenangan Mutu, Jakarta: PT Nimas Multima

 

 

 

 

Wednesday, 22 February 2012 16:46

MENJADI SEORANG KEPALA SEKOLAH

MENJADI SEORANG KEPALA SEKOLAH

Akhir-akhir ini, kepemimpinan kepala sekolah sedang ramai dibicarakan dan dikembangkan, dan ada paradigma-paradigma baru, standar, dan harapan-harapan bagaimana sosok kepala sekolah yang ideal. Standar kepala sekolah dari suatu negara biasanya didasarkan pada ketetapan lembaga pendidikan, misalnya ISLLC di Amerika Serikat. Di Indonesia dengan permendiknasnya no 13 tahun 2007 dan disusul dengan yang terbaru Permendiknas no 28 tahun 2010 untuk kualifikasi, kompetensi dan regulasinya. Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah dibentuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) di Solo untuk Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah. Standar Kepala Sekolah dapat juga dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada guru-guru, dengan harapan guru-guru tersebut dapat mengajukan bagaimana standar kepala sekolah yang tepat dan ideal. Para guru biasanya mendeskripsikan kepala sekolah yang ideal didasarkan atas kompleksitas pekerjaan yang dihadapi para guru. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan anda dalam pikiran anda tentang menjadi seorang kepala sekolah. Sebagaimana yang ada pada tiap pertanyaan berikut ini, membayangkan tentang anda sendiri misalnya sebagai seorang kepala sekolah.

1. Apakah saya mempunyai kelebihan atau apakah kelebihan itu harus dengan menjadi sorang kepala sekolah?

Kepala sekolah yang baik percaya bahwa dia mempunyai suatu kelebihan yang dapat diandalkan, itu untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik bagi sekolahnya. Kepala sekolah yang mempunyai kemauan membuat sesuatu yang beda dan perubahan yang lebih baik harusnya mempunyai dasar tujuan, yaitu keberhasilan peserta didik. Ini penting sebab jangan sampai menjadi kepala sekolah atas dasar gila jabatan dengan jadi pemimpin tapi tidak punya visi dan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah ketrampilan konsep, ketrampilan teknis dan ketrampilan hubungan manusiawi (insani).

2. Apakah saya mencintai para guru dan peserta didik?

Dapatkah saya bekerja bersama mereka dengan baik? Apakah saya nyaman bekerja dengan semua pemangku kepentingan (stake holders) dalam proses pengajaran-pembelajaran? Apakah saya dapat melakukan dengan baik meskipun tidak mendelegasikan kepada guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan dapat memperbaiki pembelajaran dan keberhasilan peserta didik di sekolah saya?

3. Apakah saya mempunyai etos kerja yang kuat dan suka tantangan?

Menjadi seorang pemimpin sekolah memerlukan sebuah komitmen terhadap waktu. Maksudnya harus mau pulang dari sekolah paling akhir dibanding guru dan tenaga kependidikan lainnya. Menjadi seorang kepala sekolah bukan hanya sebuah peran, tetapi melibatkan banyak waktu dalam rutinitas sekolah. Apakah saya rela menginvestasikan atau membaktikan banyak waktu untuk sekolah?

4. Apakah saya selalu terus menerus mengajak dan mendorong perbaikan dan kemajuan sekolah?

Sebagai administrator yang efektif tercermin pada kerja dia dan ditunjukkan oleh upaya terus menerus untuk belajar dari pengalamannya dan mengembangkan tindakan profesionalnya. Bukan hanya bekerja secara konstan mencari cara perbaikan apa yang dia lakukan, tapi dia juga mendorong orang lain bersamanya.

5. Apakah saya tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik?

Sebagai pemimpin sekolah, anda harus akrab dengan konflik yang timbul diantara warga sekolah: guru, peserta didik, orang tua siswa, dan sebagainya. Kepala sekolah perlu menjaga hubungan kerja yang baik diantara warga sekolah yang terlibat. Anda harus terjun dengan ketrampilan sebagai pendengar yang efektif, ketrampilan seni mendamaikan, fleksibel dalam berpikir dan memberi hukuman (punishment), dan sadar bahwa masalah yang muncul perlu dipecahkan secara memuaskan.

6. Apakah saya mempunyai komitmen terhadap masyarakat?

Kepala sekolah yang efektif membangun hubungan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu sekolah mewujudkan tujuannya. Kepala sekolah mengadakan hubungan yang kuat dengan wali murid dan berupaya melibatkan mereka secara aktif dalam pendidikan putranya. Kepala sekolah harus sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat khususnya institusi lain dan orang tua siswa, dan berupaya mencari dukungan mewujudkan tujuan sekolah, yaitu kesuksesan semua peserta didik.

7. Apakah saya mempunyai ketrampilan manajemen dan organisasi dalam menciptakan budaya sekolah yang positif, yang bernilai bagi pengajaran-pembelajaran?

Kepala sekolah yang efektif menciptakan budaya sekolah yang positif, yang bermanfaat bagi pengajaran-pembelajaran. Untuk implementasinya kepala sekolah seharusnya mempunyai ketrampilan-ketrampilan itu untuk mendukung yang lain mencapai kesuksesan. Dukungan untuk guru bukan hanya melibatkan dan menyediakan sumber daya bagi pengajaran dan penelitian tindakan, tapi pujian, pengakuan dan dorongan. Untuk siswa, diperlukan kesempatan untuk membantu mereka mengembangkan disiplin diri dan sikap belajar sepanjang hayat , artinya tetuang dalam kebijakan dan prosedur, yang mendorong pembelajaran termotivasi dari diri sendiri.

8. Apakah saya mempunyai selera humor?

Sebagai pemimpin sekolah, anda perlu bukan hanya untuk mengembangkan senyum dipermukaan (lips service) saja, tapi kemampuan tertawa sendiri di tengah situasi yang sulit. Peran kepala sekolah menuntut keberadaanya baik dalam tertekan dan riang. Sebagai seorang pemimpin, anda perlu mampu menangkap pandangan anda dan bukan mengambil peran anda atau posisi jabatan. Kemampuan untuk tersenyum dan melihat humor dalam kerumitan tiap hari akan membantu anda survive terhadap setres atau krisis.

Sekarang, anda telah membaca pertanyaan-pertanyaan ini, mulailah dengan perkembangan profesional anda dengan memberi respon setiap pertanyaan. Secara periodik baca ulang pertanyaan-pertanyaan itu, catat dan perkirakan anda sendiri berada pada skala berapa pada masing-masing pertanyaan tersebut (menjadi daftar persiapan kerja anda). Kemudian punyakah nilai-nilai yang diubah? Mengapa? Mengapa tidak? Hasil nilai anda sendiri itu merupakan sebuah upaya untuk menentukan persepsi anda terhadap apakah anda adalah seorang pemimpin sekolah yang baik? Dan pada tingkatan dimana anda berada? Responlah pertanyaan tersebut dengan cara dan sikap yang pantas , dan seterusnya.

Oleh: WARNOTO, M.Pd (Kepala SMK Ahmad Yani Probolinggo, alumni UM Malang, UPM dan IAB Malaysia)

 

 

Monday, 23 January 2012 12:08

Guru Mulia karena Mental dan Imajinasi

Kamis, 08 Desember 2011 11:17 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, TANGSEL - Tak salah bila guru mendapat predikat pahlawan tanpa tanda jasa. Sebab, melalui jasa guru, sebuah generasi pembangun peradaban disiapkan. Di tangan guru pula, sebuah nasib bangsa dipertaruhkan.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, mengatakan ada dua hal mengapa guru menjadi profesi yang mulia. Kedua hal itu adalah mental dan imajinasi.

Sunday, 22 January 2012 20:34

Peran Ganda Kepala Sekolah


 

PERAN GANDA KEPALA SEKOLAH: SEBAGAI MANAJER DAN PEMIMPIN

Oleh: WARNOTO, M.Pd
(Kepala SMK Ahmad Yani Probolinggo, alumni UM Malang, UPM dan IAB Malaysia)
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tujuan Penulisan:

  1. Untuk mendiskusikan peran ganda kepala sekolah
  2. Untuk menjelaskan kompetensi dasar kepala sekolah
  3. Untuk mengidentifikasi perbedaan manajer dan leader

Kepala sekolah mempunyai dua peran utama, pertama kepala sekolah sebagai manajer pada sekolah, dan kedua sebagai pemimpin institusi sekolah bagi para guru dan tenaga lainnya. Dengan demikian kepala sekolah memerlukan kemampuan dasar atau kompetensi minimal yang mendukung perannya, diantaranya kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER DAN PEMIMPIN PENDIDIKAN

You are here